Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || email. reportaserakyat62@gmail.com

27 M untuk Modal Pemanfaatan Kehutanan

Program Kehutanan Sosial, Rohidin: untuk Pemerataan dan Kesejahteraan Masyarakat

Bengkulu, ReportaseRakyat.com – Penduduk Bengkulu hanya 2 juta jiwa, sementara itu luas wilayah Bengkulu lebih kurang 2 juta hektar yang 46 persen di antaranya adalah kawasan hutan. Karenanya, saya menyambut baik program kehutanan sosial ini untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama yang berdomisili di sekitar kawasan hutan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rohidin saat pembukaan workshop Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Bengkulu 2020-2023 secara virtual bersama Direktur Jendral Perhutanan dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Republik Indonesia Bambang Supriyanto di Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (20/7/20).

Rohidin menambahkan, kehutanan sosial sangat berperan untuk mewujudkan keadilan akses bagi masyarakat, diikuti manfaat ekonomi yang juga dibarengi dengan kelestarian ekologi di kawasan hutan tersebut.

“Saya juga menekankan pentingnya akses evakuasi di wilayah tersebut, karena seperti kita tahu Provinsi Bengkulu masuk dalam kawasan zona merah rawan bencana. Oleh sebab itu diperlukan jalur evakuasi di banyak titik sebagai salah satu antisipasi bila terjadi bencana,” tambahnya.

Baca juga : Pemprov Bengkulu Dukung Kementan, Riset Eucalyptus sebagai Antivirus

Provinsi Bengkulu mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 27 miliar untuk modal pemanfaatan kehutanan. Anggaran tersebut akan dibagikan kepada kelompok tani hutan yang tersebar di beberapa kabupaten di antaranya Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong.

“Anggaran 27 miliar tersebut akan difokuskan pada pemanfaatan hutan non kayu serta usaha kopi sambung yang dapat membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah hutan tersebut,” pungkas Gubernur Rohidin.

Pemerataan dan Keadilan Sosial
Direktur Jendral Perhutanan dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Republik Indonesia Bambang Supriyanto menjelaskan, Indonesia memiliki kawasan hutan 125 juta hektar ada 25.856 desa yang berada di sekitar kawasan hutan. Tetapi 73 persen diantaranya hidup di bawah angka kemiskinan. Salah satu faktor penyebabnya karena ketimpangan penguasaan kawasan hutan.

“Ada kesenjangan antara desa dan kota dapat dinetralisir dengan program reforma agraria yang dapat membuka akses kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat pun akan mendapatkan manfaat, meredakan konflik persengketaan sehingga masyarakat menjadi sejahtera, hutan menjadi lestari dan ada peningkatan kualitas hutan untuk sisi ekologi, sosial dan ekonomi,” papar Bambang.

Baca juga : Gubernur Rohidin: Program Pemberdayaan Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat Mandiri

Bambang menambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat mengelola 12,7 juta hektar hutan di Indonesia atau sekitar 10 persen dari jumlah keseluruhan. Sehingga diharapkan nanti masing-masing desa yang berlokasi di sekitar kawasan hutan bersebut memiliki produk sendiri.

“Pengelolaan kawasan hutan itu berpola agro, sehingga diharapkan nanti one village one commudity. Masing-masing desa memiliki produk sendiri dan itu bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat di sana,” kata Bambang mengakhiri. (red/mcpb)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: