Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

DPRD Provinsi Minta Masukan OPD Terkait Draf RIPPAP dan RAPERDA

BENGKULU, RR – Tepat dipagi hingga siang hari tadi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat Pansus draf Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAP) Provinsi dan RAPERDA tentang RIPPAPPROV Bengkulu bersama segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai perwakilan OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Dikatakan Ketua Pansus draf RIPPAP dan RAPERDA RIPPAP Jani Khairin, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi-misi, tujuan, strategi, maupun indikasi program pembangunan kepariwisataan.

Menurut Jani Khairin, sebagai Pansus DPRD, saat ini masih cukup banyak permasalahan daerah dalam mengelola potensi wisata daerah sehingga diperlukan Rapat RIPPARPROV membahas rencana dan mengelola usulan dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

“Ada banyak sekali permasalahan dan pengelolaan wisata yang didapat dari masing-masing daerah, sehingga hal tersebut diperlukan perencanaan yang matang dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wisata,” ujar Jani saat diwawancarai segenap Jurnalis, Selasa (26/2).

Ditambahkan juga Politisi PPP ini bahwa, bertujuan agar terciptanya Raperda sebagai acuan dalam pengelolaan wisata di masing-masing daerah sehingga mendorong percepatan aksesibilitas, prasarana dan fasilitas destinasi pariwisata dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program kepariwisataan, mendorong pengembangan investasi dan kemitraan pada sektor tersebut secara professional dan saling menguntungkan.

“Daerah sudah cukup lama menunggu Raperda tentang kepariwisataan, sehingga mereka ada yang sudah membuat Raperda duluan. Untuk itu, kami undang seluruh perwakilan dari dinas kepariwisataan agar dapat memberikan sumbangsih dan usulan Raperda nantinya,” katanya.

Terakhir dirinya menuturkan, dari rencana induk pembangunan pariwisata tersebut, ada 282 objek wisata buatan maupun wisata alami yang memiliki daya tarik dan sumberdaya wisata, terdata sejak tahun 2007 sampai 2017 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu yang nantinya akan dibangun oleh masing-masing daerah.

Untuk diketahui, rapat Pansus DPRD Provinsi Bengkulu bersama OPD ini dihadiri juga dari berbagai delegasi Dinas Kepariwisataan, Pengamat Kepariwisataan ITB (Institut Tekhnologi Bandung, Ikatan Pariwisata Daerah, Ikatan Hotel se-Provinsi Bengkulu, dan Ikatan Pemandu Wisata se-Provinsi Bengkulu. [ACU]

2 Responses to DPRD Provinsi Minta Masukan OPD Terkait Draf RIPPAP dan RAPERDA

  1. ir Achmad Syiafril Jl SENTOSA no 117 RT04 RW02 psmelintang bkl 38115 berkata:

    mengapa tiba-tiba sudah sampai di Pansus DPRD Provinsi Bkl, tidak pernah dengar proses focus group discussion (FGD) dan tidak pernah dengar pelaksanaan UJI PUBLIK… padahal keduanya baik FGD maupun UJI PUBLIK merupakan proses yg harus dilalui sebagaimana tercantum dalam BAB IV (Proses Penyusunan) RIPPAR DALAM lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA…

  2. ir Achmad Syiafril Jl SENTOSA no 117 RT04 RW02 psmelintang bkl 38115 berkata:

    BAB IV ( lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA)
    PROSES PENYUSUNAN
    A. Alur Penyusunan
    Dalam penyusunan RIPPARPROV atau RIPPARKAB/KOTA, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RIPPARNAS, RPJPD, dan memperhatikan ASPIRASI MASYARAKAT, serta didukung dengan background study terkait potensi, permasalahan dan kebijakan pembangunan pariwisata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: