Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Indikasi Korupsi Sumber Daya Alam Dalam Aktivitas Tambang Batu Bara

REPORTASE RAKYAT, RR – Keberadaan aktivitas pertambangan PT. Cakrawala Dinamika Energi di Kabupaten Bengkulu Utara tentunya menimbulkan banyak pertanyaan, tak terkecuali bagi WALHI Bengkulu. Berdasarkan kajian WALHI Bengkulu, terdapat beberapa hal yang mengganjal dimulai dari proses penerbitan izin hingga persoalan antara perusahaan sebelumnya dengan masyarakat yang masih berlanjut sampai hari ini.

PT. Cakrawala Dinamika Energi merupakan afiliasi dari PT. Dinamika Selaras Jaya yang sudah mengalihkan kepemilikan IUP Operasi Produksinya pada bulan Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu nomor 503/12.1221.87/112/DPMPTSP/2018 Tentang Persetujuan Penyesuaian dan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara dari PT. Dinamika Selaras Jaya kepada perusahaan afiliasi PT. Cakrawala Dinamika Energi tertanggal 24 Juli 2018.

Saat ini PT. Cakrawala Dinamika Energi sedang melakukan Addendum Andal-RKL – RPL dari dokumen milik perusahaan sebelumnya. Dari temuan eksekutif daerah WALHI Bengkulu, terdapat 3 hal yang perlu disoroti bersama. Pertama, mengenai proses peralihan izin, kedua mengenai pemulihan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan sebelumnya maupun oleh PT. Cakrawala Dinamika Energi, dan yang ketiga berkenaan dengan tumpang tindih status.

Berkenaan dengan proses pengalihan izin antara PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi pada tahun 2018.

“PT. Cakrawala Dinamika Energi ini didirikan pada 9 April 2018, proses pengalihan izinnya diajukan pada bulan Mei dan disetujui oleh atas nama Gubernur Bengkulu yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu pada 24 Juli 2017. Tetapi pada bulan Januari 2018, pihaknya sudah memproduksi batu bara sebanyak 360.129,99 Metrik Ton dengan nilai 1,5 triliun rupiah. Jadi, dengan siklus seperti ini, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang bahkan belum berdiri sudah memproduksi batubara? Apakah bisa seperti itu?,” ungkap Beni Ardiansyah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bengkulu.

Kedua, mengenai reklamasi. Pada bulan April hingga September 2018, ditemukan 23 lubang tambang yang 6 diantaranya berada diluar konsesi PT. Cakrawala Dinamika Energi (berdasarkan citra satelit dan peta RBI Genesis Bengkulu). Dalam dokumen Andal PT. Dinamika Selaras Jaya sebelumnya, dicantumkan bahwa mereka mulai melakukan reklamasi dari tahun kedua proses produksi dengan cara menimbun pit – pit yang ada hingga mendekati berakhirnya izin produksi. Namun, pasca pengalihan izin pun lubang bekas galian tambang tersebut bukannya berkurang, malah bertambah dari jumlah sebelumnya yakni 17 lubang.

Pada rapat studi kelayakan Addendum Andal – RKL – RPL, 2 November 2019, pihak PT. Cakrawala Dinamika Energi membantah bahwa tidak ada lubang bekas tambang seperti yang disebutkan WALHI Bengkulu. Lubang tersebut tidak ada. Terkait reklamasi, mereka menyatakan bahwa sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, mereka telah memberikan jaminan reklamasi kepada negara sesuai peraturan perundangan.

Namun Pengkampanye WALHI Bengkulu, Meike Inda Erlina menegaskan bahwa hal ini terdengar aneh. Lubang tambang yang ditemukan dari citra satelit tidaklah mungkin direkayasa.

“Jadi itu lubang siapa? Kalau dikatakan PT. Cakrawala Dinamika Energi mengatakan tidak pernah meninggalkan lubang bekas galian, lalu bagaimana caranya bisa mereka mengeruk batu bara yang ada didalam?,” tegas Meike.

Terkait reklamasi, bahwa benar memang negara menerima jaminan reklamasi dari pihak perusahaan. Tetapi bukan berarti perusahaan tambang seenaknya saja dan lepas dari tanggung jawab. Apalagi sampai mengelak dengan mengatakan lubang tambang bukanlah dari perusahaan mereka.

“Secara otomatis, apapun yang ada dan yang terjadi di konsesi tambang merupakan tanggung jawab si pemegang IUP. Jadi tidak bisa lempar – lemparan seperti itu,” tukas Meike.

Ketiga, terkait persoalan tumpang tindih IUP Pertambangan dan HGU Perkebunan serta lahan masyarakat. Dalam konsesi tersebut ditemukan hak atas tanah dari pihak lainnya yakni PT. Sandabi Indah Lestari, PT. Julang Oca Permana dan masyarakat sepanjangan DAS Bintunan dan DAS Sebayur. Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah membuat kesepakatan bersama kedua perusahaan, dan juga pihak masyarakat. Namun ketika pihak ED WALHI Bengkulu meminta diperlihatkan dokumen tersebut, pihak perusahaan berkilah bahwa itu adalah dokumen privat dan tidak bisa dilihat.

Sehingga dari beberapa temuan tersebut baik secara administrasi maupun substansi eksekutif daerah Bengkulu menolak Addendum Andal – RKL – RPL. Secara administrasi, banyak wilayah desa yang dimasukkan dalam konsesi PT. Cakrawala Dinamika Energi tidak sesuai dengan yang di lapangan, lalu lampiran – lampiran yang dibutuhkan dalam dokumen tidak dilampirkan, penyusunan dokumen terkesan copy paste dan buru – buru padahal mereka sudah beroperasi hampir 2 tahun.

Secara substansi, proses pengalihan izin dari PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi sangat sengkarut, ketiga, tumpang tindih antara IUP, HGU, dan lahan masyarakat yang dimulai sejak PT. Dinamika Selaras Jaya menuju PT. Cakrawala Dinamika Energi terkesan ada yang ditutupi.

Oleh karena itu, ED WALHI Bengkulu meminta Pemerintah Provinsi yang berwenang untuk mengevaluasi kembali izin tersebut dan melakukan penegakan hukum, kalau tidak di evaluasi dan penegakkan hukum maka sangat besar indikasi korupsi suap menyuap antara penguasaha dengan pemerintah daerah [SP Walhi Bengkulu]

space-Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: