Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238

KPK Minta Bhabinkamtipmas Awasi Dana Desa

BENGKULU, RR – Maraknya aksi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa di beberapa wilayah di Indonesia tak terkecuali di Bengkulu mendapat atensi dari Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basari Panjaitan.

Dalam kegiatan rapat konsolidasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar Kamis pagi (10/8) di aula serbaguna komplek kantor Gubernur Bengkulu tersebut, pimpinan lembaga anti rasuah itu mengungkapkan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat itu semestinya digunakan untuk kemajuan desa, bukan malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Untuk dana desa memang mendapat atensi khusus dari KPK karena banyak sekali laporan-laporan terkait penggunaannya. Bahkan OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu juga berhubungan dengan dana desa,” sampainya.

Kendati mengatakan bahwa penggunaan dana desa mendapatkan perhatian khusus KPK, Basari menyadari bahwa saat ini KPK tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk ikut terlibat mengawasi dana desa. Untuk itu dia meminta tim Saber Pungli dan Kepolisian di daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengawasi dana desa.

Lebih jauh dia menjelaskan, secara teknis KPK mendukung agar Bhintara Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dibawah Polri untuk membantu para kepala desa dalam mengelola dana desa agar penggunaannya tepat sasaran. Hal itu sangat dimungkinkan setiap desa memiliki 1 orang Bhabinkamtipmas.

“Kita berharap agar Bhabinkamtipmas yang ada disetiap desa mendampingi para kepala desa dalam pelaksanaan anggaran. Bagaimana caranya, laporannya, dan undang-undangnya agar tidak ada masalah,” harapnya.

Selain itu, KPK berharap Korpsubgah yang sudah ada di setiap kabupaten dan kota dapat memberikan pemahaman dan pelatihan kepada perangkat desa dalam hal mengelola dana desa.

Selain itu, untuk di Provinsi Bengkulu berdasarkan data yang dihimpun oleh ReportaseRakyat.com bahwa saat ini sudah ada 7 laporan ke Mapolda Bengkulu terkait dengan dana desa.(007)

adminadmin

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: