Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || email. reportaserakyat62@gmail.com

Pacu Peningkatan Kinerja, Gubernur Rohidin Lakukan Efisiensi Program

Bengkulu, ReportaseRakyat.com- Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan efisiensi program untuk mencapai peningkatan kinerja. Disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, program kerja yang awalnya lebih dari 2.000 kegiatan dikerucutkan menjadi 1.472 kegiatan.

“Hal paling prinsip adalah mengubah pola pikir yang selama ini tidak produktif dilakukan pimpinan OPD. Kita sudah berhasil melakukan efisiensi dari jumlah program, awalnya berjumlah lebih dari 2.000 kegiatan, dibreakdown menjadi 1.472 kegiatan saja,” ujar

Gubernur saat penyampaian pada agenda Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia secara virtual, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Senin (14/9/20).

Ia menuturkan, efisiensi ini sebagai tindak lanjut dari minimnya anggaran daerah yang hanya berkisar Rp 3 triliun, kemudian dibagi pada 41 OPD di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu.

“Anggaran kita sangat kecil hanya Rp 3 triliun, setelah dikurangi biaya rutin sisanya hanya sekitar Rp 1 miliar lebih sedikit. Oleh karena itu, saya tekankan pada Bappeda dan Biro Ortala untuk menghilangkan beberapa program,” tambah Gubernur.

Menurut Rohidin, persoalan mendasar dihadapi Bengkulu ada tiga, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan masih di atas rata-rata nasional dan pelayanan dasar. Melalui evaluasi SAKIP pemda akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang dapat diimplemantasikan langsung, sehingga dapat melihat perubahan sangat mendasar.

“Dari sisi konsumsi masyarakat termasuk ASN, hasil refocusing anggaran kita fokuskan untuk kesejahteraan. Terutama pada saat pandemi Covid-19 ini,” imbuh nya.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Ronald Andrea Annas menyampaikan, implementasi SAKIP oleh seluruh instansi pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban. SAKIP seharusnya disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja.

“Kami ingin Pemda mengerjakan SAKIP sebagai kebutuhan, karena pemda butuh AKIP untuk menyempurnakan kinerjanya. Sehingga instansi pemerintah dapat menerapkan sesuai dengan basis kinerja,” ujar Ronald.

SAKIP sendiri merupakan alat bantu digunakan Kementerian PAN-RB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap upiah dari anggaran yang digunakan. Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas
dan sasaran pembangunan.

“Prinsip yang dipegang adalah besaran anggaran dialokasikan harus sesuai dengan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan,” pungkas Ronald.(red/mcpb)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: