Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || email. reportaserakyat62@gmail.com

PSR Kritik Dewan Kaur, Lemah dan Abai Awasi Pengunaan Anggaran Covid-19 Rp.16,5 

Kaur, ReportaseRakyat.com – Ketua Pergerakan Suara Rakyat (PSR) Kabupaten Kaur Rita Maryani S.Pd, memberikan keritik terhadap DPRD Kabupaten Kaur, terkait masih lemahnya pengawasan anggaran Rp. 16,5 miliar yang dialiokasikan bagi penanganan Covid-19 di Kabupaten Kaur.

“Pengawasan oleh DPRD Kaur terkait pengunaan serta pengelolaan anggaran Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Kaur masih sangat lemah. Legislatif saat ini seakan kehilangan taring dan abai terhadap tugasnya sebagai lembaga pengawasan,” tegas Rita.

Rita, menjelaskan UU Nomor 30 Tahun 2014 sudah gamblang mematahkan asumsi bahwa DPRD tidak leluasa menjalankan fungsi pengawasan dalam kondisi darurat dan/atau bencana alam karena terhambat regulasi.

Baca juga : Guru dan Pelajar SMP se-Kota Bengkulu Bakal Terima Kuota Gratis

“Padahal jelas disebutkan dalam Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan, bahwasanya dalam pasal 3 point C badan atau pejabat pemerintahan memiliki hak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang dalam pegunaan angaran penanganan Covid 19,” ujar Rita.

Kata Rita, Diskresi sepertinya menjadi solusi tepat untuk Dewan yang terhormat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas. Dengan tujuan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu, guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

“Dengan tetap berdasar pada perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) tentunya,” ungkap Rita.

Selain itu turut juga diperjelas dalam suarat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keunagan (Menkeu) pada poin (12), bahwa agar DPRD melakukan pengawasan.

“Bagaimana busa bisa tau ada penyalahgunaan wewenang atau tidak, kalu DPRD lemah dalam pengawasannya. Pembuat perda kok gak paham perundang-undangan. Selama ini kerjanya ngapain? apa cuman D3 aja (datang, duduk, duit),” ungkap Rita kepada wartawab reportase.com.

Rita berharap, DPRD dapat peran aktifnya dalam melakukan pengawasan terkait alokasi anggaran Covid-19 di Kabupaten Kaur yang jumlah tidak sedikit.

“Harus jelas dialokasikan kemana saja dana Rp. 16,5 milyar yang telah dianggarkan tersebut? Sebab anggaran tersebut tidak sedikit,” terang Rita.

Mengapa kita (PSR) meminta pengawasan dilakukan. Harapannya penggunaan serta pengalokasian anggaran Covid-19 Kaur ini benar-benar sesuai mekanisme. Jangan sampai tidak tepat sasaran anggaran yang dialokasikan. “Apabila sampai terindikasi adanya penyelewengan, negara ikut dirugikan tentunya,” pungkas Rita.

Baca juga : Lindungi Penyelenggara Pemilu, Pemilukada Serentak Aman Covid-19

Wakil Ketua II DPRD Kaur Alpen Syah, saat dikonfirmasi wartawan reportaserakya.com terkait pengawasan oleh pihak dewan terkait pengelolaan anggaran Covid-19 via pesan WhatsApp mengatakan, bahwa mereka tidak pernah menerima laporan.

“Pihak executive (Pemkab Kaur) menyampaikan bahwa pengawasan penggunaannya sudah melibatkan pihak pihak TNI, Polri dan Kejaksaan,” tegas Alpen Syah singkat via pesan WhatsApp.(Marzan)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: