Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Walhi Resmi Daftarkan Banding Melawan PT KRU Dan Gubernur Bengkulu

REPORTASE RAKYAT, RR – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu resmi menyatakan upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Kelas 1A terhadap Putusan Perkara Perdata PMH nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl terkait dugaan perusakan kawasan hutan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Hutan Produksi Semidang Bukit serta pencemaran Sungai Air Kemumu akibat operasi produksi pertambangan batu bara milik PT Kusuma Raya Utama.

Diketahui bahwa pada pemeriksaan tahap pertama hakim menolak seluruh gugatan WALHI kepada PT. Kusuma Raya Utama dan Turut tergugat nya Gubernur Bengkulu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. BKSDAE Bengkulu-Lampung, Bupati Bengkulu Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

Dede Frastien mengatakan bahwa dalam Upaya Hukum Banding ini WALHI sudah sangat siap atas memori banding yang akan disampaikan di Pengadilan Negeri Bengkulu dan akan diperiksa di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Lebih lanjut Dede menyampaikan bahwa pada gugatan tahap pertama hakim terlalu fokus terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Kusuma Raya Utama yang mana WALHI kalah terhadap alat bukti berupa Hasil uji Lab yang dihadirkan Tergugat PT. KRU, namun majelis tidak pernah mempertimbangkan bahwa PT. KRU beroperasi di Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang merupakan fungsi lindung dalam Perda nomor 2 tahun 2012 tentang RTRWP Bengkulu, dan secara eksplisit merupakan Kawasan Konservasi di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang fungsi konservasinya melekat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam dan ekosistemnya yang sangat tidak boleh dilakukan aktifitas Pertambangan atau budidaya dan juga hakim tidak pernah mempertimbangkan fakta lapangan hasil pemeriksaan setempat pada tahap pembuktian yang mana fakta-fakta lapangan yang dihadirkan Walhi menunjukan bukti pencemaran Anak Sungai Kemumu dan perusakan kawasan hutan konservasi TB Semidang Bukit Kabu.

“Sebelum kami menyatakan upaya hukum banding ini kami telah meminta Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia untuk melakukan monitoring terhadap perkara ini dan juga melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap dugaan indikasi korupsi sumber daya alam dan rekayasa dokumen hukum milik PT. KRU oleh Gubernur Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu serta Dinas ESDM Provinsi Bengkulu,” tutupnya, Selasa (21/5/2019) [DN]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: