Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Himpit Daya Beli Masyarakat Kecil, KAMMI Tolak Kenaikan BPJS

ReportaseRakyat.com- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena dinilai akan semakin membebankan ekonomi masyarakat kecil.

Direktur KAMMI Economic Studies, Taofik Muhammad Gumelar menjelaskan, dengan kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen, akan menyebabkan terjadinya inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat.

Sedangkan disisi lain, pendapatan masyarakat tidak bertambah. Maka demikian daya beli masyarakat akan semakin terpuruk.

“Coba bayangkan, pendapatan yang diperoleh masyarakat mengalami stagnan, tapi biaya bulanan naik. Ya pasti masyarakat akan mengerem konsumsinya atau bahkan menurunkan kualitas barang yang dibeli.” Papar Taofik secara tertulis, Jumat (6/9/2019).

Toufik menambah, bahwa yang paling terdampak dari kenaikan iuran BPJS adalah masyarakat pedesaan. Yang mana besaran kenaikan iuran BPJS berlaku merata, sedangkan daya beli dan pendapatan masyarakat pedesaan tak sebanding dengan masyarakat perkotaan.

“Jika UMR Kota Sukabumi Rp2,3 Jt dan mengambil BPJS kelas II dengan harga baru sebesar Rp110 Rb dan memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang, maka ia harus membayar iuran sebesar Rp550 rb per bulan atau sebesar 24% dari pendapatan bulanannya. Ini berat bagi masyarakat. Kemudian misalkan UMR Jakarta, tentu jomplang dengan daerah lain” imbuhnya.

Dari itu KAMMI menolak kenaikan iuran BPJS dan mendorong agar pemerintah menyelesaikan subtansi masalah yakni buruknya tata kelola sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: