Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Bangkang Putusan Arbitrase dan MA, Gubernur dan Pemprov DKI Tak Taat Hukum

ReportaseRakyat.com– Direktur Utama PT Kapima Rencanatama, Djosi Djohar menyayangkan sikap pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak menghormati hukum dengan membangkang putusan pengadilan majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Mahkama Agung (MA).

Yang mana pada 19 Maret 2018, putusan Majelis Arbitrase menyatakan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi hak PT Kapima Rencanatama dalam pengerjaan proyek pendataan dan otomasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Tahun Anggaran 2015

“Putusan Majelis Arbitrase menyatakan, Pemprov DKI telah melakukan wanprestasi. Karenanya putusan itu mengharuskan Pemprov DKI memenuhi hak kami senilai Rp825.640.200,” kata Djosi di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Namun anehnya meskipun pemerintah DKI menyadari bahwa putusan Arbitrase berifat final dan mengikat, akan tetapi hingga saat ini Pemprov DKI tidak mematuhi putusan tersebut.

“Putusan itu menegaskan; Pemda DKI harus memenuhi hak kami paling lambat 45 hari terhitung sejak 19 Maret 2018, tapi hingga saat ini hal itu tidak dijalankan oleh Pemda DKI,” ungkap Djosi.

Sebelumnya PT Kapima Rencanatama juga merasa keberatan dimasukan daftar hitam oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta.

Karenanya pada pokok perkara yang berbeda PT Kapima Rencanatama melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga perkara mencapai tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung(MA).

“Hasil putusan PK tertanggal 14 Maret 2019 memerintahkan agar Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta membatalkan surat keputusan masuk daftar hitam terhadap PT Kapima Rencanatama dan mencabut SK daftar hitam tersebut. Tapi hal itu nyatanya juga tidak dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta,” Ungkap Djosi.

Oleh karena Pemda DKI Jakarta tidak mematuhi kedua putusan itu (Arbitrase dan MA), maka PT Kapima Rencanatama berinisiatif melakukan aduan pada Ombudsman

Adapun putusan Ombudsman tertanggal 19 November 2019 menyatakan Pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait, tidak mematuhi hukum yang berlaku di republik Indonesia, lantaran tidak menjalankan putusan BANI dan MA.

Karena itu, Ombudsman merekomendasikan agar Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta menjalankan putusan MA dan BANI paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak 19 November 2019.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta harus memenuhi hak penggugat selambat-lambatnya 31 Dsember 2019.

“Artinya Gubernur dan Pemprov DKI memang tidak punya itikad baik dan sengaja membangkang hukum. Karena hingga saat ini kewajiban mereka terhadap kami belum dipenuhi sebagaimana keputusan BANI dan MA,” Sesal Djosi.

space-Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: