Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Terkait Suap Bowo Sidik, KPK Akan Panggil Inas Zubir

ReportaseRakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kerjasama PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (pejabat PT Inersia, Indung),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah Selasa (18/6).

Penyidik juga memeriksa anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Nasril Bahar sebagai saksi. Inas dam Nasril merupakan kolega Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso yang berstatus tersangka dalam kasus ini.

Bowo Sidik diketahui sebagai pemilik PT Inersia. Politikus Golkar itu diduga menyimpan kucuran suap dari sejumlah pihak di perusahaan tersebut.

Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager PT HTK Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama jasa pengangkutan pupuk milik PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo US$2 per metric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK, senilai Rp221 juta dan US$85.130.

Penyidik menyita uang Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer dari Bowo. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan dalam amplop berwarna putih.

Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: