Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Anggota DPR Mulyanto Minta ESDM Tak Naikkan TDL Tahun 2020

reportaserakyat.com – Jakarta, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto yang juga duduk di Komisi VII DPR RI ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM beserta jajaran, Rabu (27/11), memberi masukan ke Menteri ESDM, Arifin Tasrif untuk tidak menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada pelanggan 450 W dan 900 W, baik RTM maupun non RTM, per 1 Januari 2020.

“Saya ingin mengkonfirmasi langsung kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif apa benar tarif listrik akan naik 1 Januari 2020? Sebab ini rapat terbuka dan banyak wartawan di balkon. Kami merasa perlu mengkonfirmasi hal tersebut, karena masyarakat resah dengan berita kenaikan tarif listrik yang diberitakan media belakangan ini. Kami perlu penjelasan langsung yang tegas, lugas dan jelas agar dapat menjelaskan kepada masyarakat yang menanyakan hal ini,” kata Mulyanto.

Menurutnya jika TDL naik akan dirasakan berat oleh para pelanggan tersebut, karena akan ada juga kenaikan iuran BPJS. “Kenaikan itu akan memberatkan masyarakat, karena pada saat yang sama akan ada kenaikan iuran BPJS,” ujar Mulyanto.

Oleh karena itu, Mulyanto juga memberi saran agar Kemen-ESDM untuk segera memperbaiki data pelanggan, khususnya pelanggan golongan rumah tangga mampu (RTM) 900 W dan golongan rumah tangga tak mampu (RTTM) 900 W.

“Hal ini penting dilakukan untuk menilai apakah alokasi subsidi listrik saat ini tepat sasaran,” tegas Mulyanto.

Sebelumnya, tambah Mulyanto, Komisi VII sudah menanyakan hal yang sama kepada PLN. Dari PLN itu Komisi VII menilai ada hal penting yang dilakukan Pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM, sebelum membahas soal tarif listrik yaitu verifikasi data pelanggan.

“Sebab, bagaimana Pemerintah akan mencabut subsidi listrik jika data penerimanya belum terverifikasi dengan baik,” katanya.

Mulyanto pun mempertegas lagi, “Jangan sampai ada pelanggan golongan rumah tangga tidak mampu yang tidak dapat menikmati subsidi. Malah sebaliknya ada golongan yang mampu malah masih dapat menikmati subsidi. Itu sebabnya kami mendesak Menteri ESDM untuk mendata kembali. Karena ini menyangkut masalah keadilan.”

Mulyanto mengakui memang wilayah eksekutif untuk menentukan tarif besaran listrik. Akan tetapi lebih bagus apabila sebelum menetapkan kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, pihak eksekutif meminta pendapat dari legislatif.

“Kami yang berada di sini (Komisi VII) dengan senang hati memberi pandangan ke Pemerintah supaya menghasilkan kebijakan yang terbaik,” pungkas Mulyanto. (Pam)

space-Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: