Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Jaksa Penuntut Tolak JC Suap PLTU Riau-1

NASIONAL, RR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang telah diajukan oleh Terdakwa Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1.

Hal itu disampaikan JPU dalam pembacaan tuntutan Eni di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

“Permohonan pengajuan Justice Collaborator terdakwa tidak dapat dikabulkan,” kata Jaksa Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Selain itu, Jaksa Lie juga meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut hak politik Eni selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Menurut, Lie, pencabutan hak politik sebagai penambahan pidana.

“Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk menduduki dalam jabatan publik selama lima tahun,” ujar Lie.

Kemudian, Eni juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 10,3 miliar dan 40.000 dollar Singapura oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eni dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi.

“Kami menuntut supaya majelis menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jumlah itu diperhitungkan dengan uang yang telah disetor terdakwa,” tutup Lie.

Eni telah dituntut 8 tahun kurungan penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 4 tahun kurungan penjara. Eni dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 30bTahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 1jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

DADANGSAH

Eni Maulani Saragih, sumber foto: Heru Haryono/okezone.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: