Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238

Kebijakan Untungkan China, Perusahaan Smelter Nasional Bertumbangan

NASIONAL, RR – Inkonsistensi kebijakan Kementerian ESDM di sektor mineral dan batubara (Minerba) menimbulkan gejolak berkepanjangan. Tepatnya sejak diterbitkan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah tidak mampu mengimplementasikannya secara tegas mandat dari UU tersebut.

Didalam undang-undang itu memerintahkan agar pengelolaan minerba tidak hanya sebatas menjual komoditas mineral mentah, melainkan harus dilakukan hilirisasi melalui pembangunan smelter dan industri turunannya agar memberi nilai tambah bagi negara. Selama ini penjualan mineral metah dinilai tidak memberi nilai yang signifikan dibanding dengan produk olahan yang berharga berlakai-kali lipat.

Karena itu pada Pasal 102 menegaskan ‘Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara’

Lalu pada Pasal 103 Ayat 1 ‘Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Selanjutnya yang terpenting adalah Pasal 170 memerintahkan pemurnian melalui pembangunan smelter paling lambat dilakukan 5 tahun sejak UU itu diterbitkan. Artinya sejak tahun 2014 tidak diperkenankan lagi melakukan ekspor mineral mentah.

“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan permurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan,” bunyi pasal 170.

Dengan dasar ini, banyak investor datang dan melakukan pembangunan smelter di Indonesia. Setidaknya ada 32 smelter yang dibangun sejak 2009 atau sejak penerbitan UU Minerba. Mereka tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I).

Namun saat ini kondisi perusahaan smelter sedang menjerit dan sekarat. Khususnya pemurnian nikel berjumlah 25 smelter. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 smelter yang dinyatakan sehat dan terus berproduksi, sementara 3 lainnya dalam kondisi tertatih-tatih.

Kemudian sebanyak 6 smelter yang sempat berproduksi, lalu kembali sunyi dan beku. Sedangkan sisanya sebanyak 16 smelter yang sudah dibangun tersebut, tidak mau berproduksi karena harga jual lebih rendah daripada harga produksi. Oleh sebab tidak ekonomis, untuk sementara diperkirakan sebanyak 12 ribu karyawan kehilangan pekerjaannya.

“Yang 25 itu hanya nikel, yang berhenti itu yang sudah jelas itu yang 25 itu dipotong 2 dulu ya, di Morowali, jadi hanya 23 kan, yang 23 itu pun harusnya semuanya dalam kondisi berhenti, tapi ada 3 yang mulai start tertatih-tatih,” kata Wakil Ketua AP3I, Jonathan Handoyo.

Jika dicermati bahwa permasalahan ini tidak lepas dari inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang. Disinyalir jatuhnya harga ini karena pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 5 Tahun 2017 yang memberikan izin ekspor mineral mentah, termasuk didalamnya terdapat ore nikel.

Sebagaimana diketahui, China merupakan negara pembeli nikel ore (komoditas mineral mentah sebelum diolah menjadi nikel) dan produsen nikel terbesar dunia dengan produk Stainless Steel mencapai 5 juta ton.

Diantara negara andalan yang menyuplai ore nikel ke China adalah Indonesian, Filipina dan New Caledonia. Oleh karena Indonesia membuka keran ekspor, maka tentu saja suplai ore nikel dipasar global menjadi berlimpah, yang pada akhirnya membuat harga jatuh.

Yang patut dicermati, dengan menjadi konsumen sekaligus produsen terbesar di dunia, tentu saja sangat memungkinkan negara China memainkan harga Nikel. Yang menyedihkan, imbasnya ribuan buruh nasional kehilangan pekerjaan akibat smelter tidak berproduksi.

Pertanyaannya, mengapa pemilik tambang tidak menjual ore nikel kepada industri smelter dalam negeri dan lebih memilih menjual ke China? Hal ini karena China telah terlanjur mampu menguasai pasar dan memainkan harga. Dengan smelter yang baru berproduksi, tentu saja industri smelter nasional tidak mampu membeli ore lebih tinggi dari harga China dan begitupun produk nikel-nya tidak mampu menjual lebih murah dari China.

Saat ini harga keekonomian nikel bagi smelter nasional sekitar Rp 13.000, namun China mampu menjual lebih murah dikisaran Rp 9.000. Sehingga solusi yang diharapkan oleh industri smelter nasional yakni konsistensi pemerintah untuk mendorong hilirisasi sektor tambang dan melarang ekspor mineral mentah.

Namun pemerintah membantah bahwa PP No 1 Tahun 2017 menyebabkan kerugian bagi perusahaan smelter nikel di tanah air. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM), Sujatmiko mengatakan bahwa hal itu disebabkan meningkatnya pasokan nikel dari Filipina dan tidak diikuti peningkatan permintaan di pasar dunia.

“Tidak tepat jika PP No. 1 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi pengusaha smelter nikel sehingga menyebabkan ditutupnya operasi produksi smelter nikel di tanah air. Masih adanya surplus produksi dari tahun 2016 yang tidak diikuti dengan peningkatan permintaan di pasar dan meningkatnya pasokan nikel dari Filipina menjadi faktor utama trend rendahnya harga nikel dunia saat ini. Ditambah dengan meningkatnya harga kokas yang signifikan (dua kali lipat) dalam 5 bulan terakhir menyebabkan keekonomian smelter nikel (terutama yang berbasis blast furnace) mengalami tekanan,” tegas Sujatmiko.

Namun apapun itu, konsistensi pemerintah dalam menjalankan hukum patut dipertanyakan publik, meskipun pemerintah terus berdalih, tetap saja pemerintah tidak bisa menafikan bahwa semangat UU No 4 Tahun 2009 menginginkan terwujudnya hilirisasi dan melarang ekspor mineral mentah.

Sudah menjadi rahasia umum, sejatinya desakan ekspor yang paling kuat ini datang dari perusahaan Freeport. Perusahaan asal Amerika Serikat itu terkesan bandel dan tidak kunjung merampungkan pembangunan smelter sebagainya waktu yang telah ditetapkan oleh UU No Tahun 2009. Oleh karena itu pemerintah melakukan revisi PP No. 23 Tahun 2010 hingga empat kali dan terakhir menjadi PP No 1 Tahun 2017.

Sebagai hukum, tentu saja berlaku secara umum, maka pembukaan keran ekspor tidak hanya dinikmati oleh Freeport, namun juga oleh perusahaan tambang lainnya. Malang bagi investor smelter, dengan berlandaskan UU No 4 Tahun 2009 mereka menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk berbisnis pada industri pemurnian mineral, namun ternyata pemerintah tidak berpegang teguh terhadap UU tersebut.

Perlu diketahui untuk saat ini PP 1 dan turunannya berupa Permen ESDM No 5 serta 6 sendiri sedang dalam proses gugatan koalisi Masyarakat Sipil di Mahkamah Agung.
Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil, yang juga Dosen dari Universitas Tarumanagara, Ahmad Redi menegaskan bahwa aturan itu telah merugikan negara dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Berikut argumentasinya:

Pertama, izin ekspor mineral mentah dinilai bertentangan dengan konstitusi RI yang memandatkan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kedua, Permen tersebut diyakini bertentangan dengan UU Minerba (Pasal 102, Pasal 103, Pasal 170), Putusan MK Nomor 10/PUU-VII/2014,

Ketiga, Izin ekspor dirasa akan memicu eksploitasi sumber daya mineral dan batubara secara besar-besaran dan tidak bertanggungjawab. Terbukti, sejak 2011 hingg 2016 terdapat penambahan izin usaha pertambangan dari 9.662 IUP hingga 10.066 IUP

“Padahal, 3.682 IUP mineral berstatus non clear and clean dan hutan konservasi, 24 persen perusahaan selama 2010-2012 tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. 75 persen-nya tidak membayar dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, juga perusahaan menunggak penerimaan negara sebesar Rp23 Triliun,” tuturnya.

Keempat, pelonggaran ekspor mineral telah memicu eksploitasi sumber daya mineral yang berlebihan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Degradasi fungsi lingkungan tidak hanya diwariskan oleh kegiatan pertambangan yang tidak berizin, tapi juga berasal dari kegiatan pertambangan berizin, tapi beroperasi di luar kawasaanya.

Kelima, perubahan pengusahaan Kontrak Karya menjadi IUPK menyalahi ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur bahwa untuk menjadi IUPK maka perlu ditempuh prosedur kewilayahan usaha yang ketat, yaitu dimulai dengan adanya penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang disetujui oleh DPR RI, kemudian penetapan menjadi WUPK yang diteruskan menjadi WIUPK, setelah itu WIUPK ditawarkan kepada BUMN, dan apabila BUMN tidak berminat maka WIUPK dilelang kepada swasta untuk selanjutnya diterbitkan IUPK. (002)

adminadmin

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: