Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Komisi VII Dukung Kinerja dan Penguatan Peran BPH Migas

reportaserakyat.com – Jakarta, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa dengan Agenda evaluasi kinerja BPH Migas tahun 2019 dan evaluasi BBM Satu Harga. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu bertempat di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Dalam pembukaannya Gus Irawan mengatakan dalam RDP ini Komisi VII DPR RI ingin memperoleh gambaran kinerja BPH Migas sesuai agenda RDP. Hal ini menjadi bahan evaluasi agar kinerja BPH Migas menjadi lebih baik di tahun 2020. “RDP hari ini komisi VII ingin memperoleh penjelasan sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama agar kinerja hilir migas di 2020 lebih baik,” ujarnya.

Selanjutnya Kepala BPH Migas didampingi 8 Anggota Komite BPH Migas memaparkan tugas, fungsi dan peran BPH Migas sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta capaian sasaran kinerja selama tahun 2019. “salah satu Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh NKRI serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri,” jelas Ifan, sapaan M. Fanshurullah Asa.

Sesuai UU Migas, BPH Migas juga mempunyai peran dalam melakukan penyelesaian perselisihan (mediasi) di bidang BBM dan Gas Bumi melalui Pipa yang bertumpu pada tiga kepentingan: pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPH Migas menyampaikan beberapa indikator capaian kinerja BPH Migas selama tahun 2019 yang meliputi target Program BBM 1 Harga sebanyak 170 Penyalur s.d tahun 2019 dapat diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam menjamin ketersedian dan keadilan di bidang energi di seluruh wilayah NKRI khususnya bagi masyarakat pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Pemerintah membuat terobosan program BBM 1 Harga.

“Target 170 Program BBM 1 Harga hingga akhir tahun 2019, diselesaikan lebih cepat di bulan Oktober 2019. Ke depan, periode 2020-2024, Kementerian ESDM bersama BPH Migas akan melaksanakan arahan Bapak Presiden RI untuk melanjutkan pembangunan sebanyak 330 penyalur BBM 1 Harga sehingga akan ada 500 titik penyalur BBM 1 Harga hingga tahun 2024. Tentu, BPH Migas akan mengawal program ini agar dapat berjalan sesuai target,” jelas Ifan.

Hingga tahun 2019, BPH Migas telah menetapkan Harga Gas untuk Rumah Tangga (RT) di 52 Kabupaten Kota Lebih Murah dari Harga Pasar LPG 3 Kg. “Pada tahun 2019 BPH Migas telah menetapkan harga jargas di 24 Kabupaten/Kota dan secara keseluruhan sejak BPH Migas berdiri telah menetapkan harga Jargas di 52 Kabupaten/Kota dengan harga jual di bawah harga pasar gas LPG 3 Kg dan 12 Kg” terang Ifan.

“Ini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan keadilan energi untuk masyarakat sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan di bidang migas” tegas Ifan
Realisasi Infrastruktur Gas Bumi melebihi target. Dari target panjang pipa transmisi dan distribusi sampai dengan tahun 2019 sepanjang 14.008 km, hingga akhir tahun 2019 telah terealisasi sepanjang 14.763 km atau 105,4 %.

Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Toll Fee) s.d 2019 sebanyak 61 Ruas. Biaya transmisi (toll fee) atau tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagai salah satu komponen harga gas hilir ditetapkan oleh BPH Migas. Hingga tahun 2019, BPH Migas telah menetapkan tarif pengangkutan di 61 ruas pipa transmisi dengan rata-rata tarif tertimbang sebesar US$ 0,353/Mscf. Penetapan tarif tersebut selama ini sudah sesuai dengan kebijakan Presiden untuk menciptakan harga gas yang kompetitif bagi industri.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam rapat terbatas, BPH Migas mendukung terobosan program Bapak Presiden untuk menurunkan harga gas untuk industri dan BPH Migas akan mereview toll fee beberapa ruas transmisi untuk mendukung target harga gas industri sebesar US$ 6 / MMBTU” jelas Ifan.

BPH Migas bekerjasama dengan aparat Kepolisian selama tahun 2019 telah memproses tindak pidana penyalahgunaan BBM dengan jumlah temuan 404 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 260 kasus.

BPH Migas menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,32 Triliun. Realisasi PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha telah melampaui target dalam APBN atau sebesar 138,61% dari target sebesar Rp950 miliar.
Realisasi Anggaran (APBN) BPH Migas Tahun 2019 yaitu 95,92% dengan nilai sebesar Rp172,29 miliar dari Pagu anggaran sebesar Rp179,63 milyar. Realisasi ini lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 sebesar 92,43 %. (Dodi)

space-Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: