Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238

Krisis Garam Setiap Tahun, KNTI: Alasan Pemerintah Jadul

NASIONAL, RR – Alasan pemerintah mengenai krisis garam tidak bisa diterima oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), pasalnya keadaan cuaca ekstrim yang dijadikan alibi, merupakan kejadian yang berulang setiap tahun.

Seharusnya kata Wasekjen KNTI, Niko Amrullah hal ini sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah. Dengan ini pemerintah juga gagal menjalankan mandat UU No 7 Tahun 2016 untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

“Gejala ini semestinya menjadi perhatian serius dari pemerintah, namun fakta menunjukkan praktek importasi menjadi pilihan pertama, tanpa ada upaya akselerasi kualitas garam dari tambak rakyat. Sehingga, kualitas garam yang diproduksi oleh rakyat tidak pernah akan mampu memenuhi kebutuhan garam untuk industri yang selalu mengalami kekurangan pasokan“ kata Niko Amrullah yang diterima Reportaserakyat.com, Jumat (28/7).

Dengan demikian dia meminta pemerintah melakukan inovasi dan memperbaiki tata kelola garam mulai dari hulu hingga hilir. Setidaknya ada empat aspirasi yang ia sampaikan.

Pertama, penguatan kelembagaan ekonomi petambak garam dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam mengurus garam diminta bersinergi dengan tata kelola lokal masyarakat yang telah ada, dan dapat diperkuat dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kedua, penguatan kapasitas modal dan kapabilitas pengelolaan modal petambak garam rakyat. Untuk hal ini harus ada pendampingan intensif kepada petambak yang disesuaikan dengan standar garam industri. Sehingga potensi luas tambak rakyat yang mencapai 25,766 ha dapat dioptimalkan secara penuh.

Ketiga, modal sosial yang kuat dari masyarakat, terbukti mampu menjaga ritme produksi karena rasa saling memiliki memunculkan etos kerja yang tinggi demi kemakmuran bersama. Budaya lokal ini menjadi pilar penting guna mensukseskan agenda-agenda besar dari pemerintah.

Keempat, penerapan teknologi tepat guna menjadi keharusan agar proses produksi dapat lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Terakhir, meroketnya harga garam saat ini harus menjadi momentum pemerintah guna menetapkan peta jalan industri garam nasional yang dikolaborasikan dengan usaha tambak rakyat. Kolaborasi dengan rakyatnya sendiri, tentu akan menjadi prestasi yang mewah bagi kepemimpinan Joko widodo dan Jusuf Kalla, tutup Niko. (002)

adminadmin

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: