Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || email. reportaserakyat62@gmail.com

Pemerintah Tidak Konsisten Membatasi Produksi Batubara

NASIONAL, RR – Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, Merah Johansyah Ismail mengaku kecewa dengan Pemerintah yang tidak komitmen membatasi produksi batubara sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menetap 400 juta ton.

“Adanya surat kepada Kementerian PPN/Bappenas dari Kementerian ESDM yang menyebutkan untuk rencana produksi di 2017 mencapai 477,91 juta ton atau lebih tinggi 64,9 juta ton dari data RPJMN untuk tahun 2017 yaitu 413 juta ton. Dengan itu RPJMN dan RUEN hanya sekedar jadi dokumen saja namun jauh dari implementasi, dan pembatasan batubara hanya menjadi mimpi,” tuturnya yang diterima Reportaserakyat.com Selasa (18/7)

Setidaknya lanjut Merah, tercatat sebanyak 26 rencana aksi mengenai batubara dari Peraturan Presiden (Perpres) No 22/2017 tentang RUEN yang harus diimplementasikan dengan target waktu yang berbeda-beda. Sayangnya tidak ada aturan tegas soal sanksi atau mekanisme diinsentif apabila ada pelanggaran dari perusahaan dan Provinsi yang melanggar ini.

“Mestinya pemerintah lebih radikal lagi menurunkan angka produksi batubara Nasional, semuanya harus dicek ulang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekosistem kepulauan Indonesia. Saat ini saja sudah 44 persen dari daratan dan perairan Indonesia dikapling tambang, 10 persennya dikapling oleh tambang batubara yang sudah tumpang tindih dengan 4,4 juta hektar lahan pertanian produktif,” imbuh Merah.

Kemudian peneliti tata kelola batubara, publish what you pay Indonesia, Agung Budiono menambahkan; diketahui memang saat ini tren produksi mengalami penurunan yakni, di 2015 sebanyak 461 juta ton dan 2016 sebanyak 434 juta ton. Namun faktor pendorong penurunan itu bukan karena kebijakan pembatasa, melainkan adanya faktor penurunan harga.

“Buktinya di 2017 pemerintah merevisi target menjadi sangat tinggi. Karena itu, seharusnya pemerintah menyusun strategi khusus bagaimana mengatur PKP2B dan IUP di Provinsi untuk patuh melakukan pembatasan. Kendala utama pasti terjadi di Provinsi, namun ini tantangan bagi pemerintah atas kebijakan yang dibuatnya. Harus dicari jalan keluarnya bersama,” papar Agung.

Menurut Agung, setidaknya terdapat dua hal penting yang harus didorong agar dapat mengimplementasikan kebijakan pembatasan produksi batubara. Pertama, perlunya keseriusan dalam melakukan perubahan paradigma pengelolaan energi, yaitu tidak lagi bergantung pada penggunaan energi fosil seperti batubara secara masif.  Kedua, kemauan politik yang kuat dalam menjalankan kebijakan. (002)

adminadmin

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: