Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || email. reportaserakyat62@gmail.com

Permen Berusia 17 Hari, Membuktikan Regulasi Kementerian ESDM Amburadul

NASIONAL, RR – Pergolakan regulasi di Kementerian ESDM memang selalu memanaskan ruang publik, mulai dari regulasi terkait PT Freeport, Kelistrikan, hingga persoalan migas. Tak terkecuali kali ini, Menteri ESDM terpaksa melakukan revisi Permen 42 tahun 2017 menjadi Permen 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Permen ini ketika diterbitkan pertama kali pada tanggal 17 Juli 2017 mendapat respon negatif dari berbagai kalangan, masalanya Permen ini dinilai janggal lantaran pada pergantian direksi perusahaan yang bergerak di sektor ESDM harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.

Bahkan diawali oleh kekisruhan Permen ini, Presiden meminta evaluasi secara keseluruhan regulasi di Kementerian ESDM yang dinilai menghambat investasi.

Pada akhirnya Permen 42 tersebut hanya berusia 17 hari dan berganti menjadi Permen 48. Bedanya pada Permen 48 ini adalah; pada pergantian direksi hanya sebatas melaporkan atau tidak butuh persetujuan dari Menteri ESDM.

“Dilakukan pengawasan usaha di sektor ESDM dimana sesuai amanah Presiden bahwa regulasi ini diperbaiki agar tidak menghambat investasi. Isinya harus memperhatikan masukan pemangku kepentingan,” kata Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, Hufron Asrofi di Jakarta, Senin (7/8).

Harus diakui, Kementerian ESDM terhitung sangat produktif memproduksi regulasi. Sepanjang tahun 2017 hingga saat ini, sudah menerbitkan 48 Permen, artinya rata-rata dalam satu bulan Kementerian ESDM menerbitkan 6 Permen.

Direktur Eksekutif Pusat studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar mengapresiasi hal itu, namun sangat disayangkan, tegas Bisman, regulasi tersebur bukan mengatasi masalah, namun menjadikan masalah semakin kusut

“Memang produktif, tapi jika Permen itu tepat dan benar, pasti akan banyak menyelesaikan tantangan. Tapi yang ada justru menimbulkan masalah dan menjadi biang masalah baru. Itulah pandangan kita terhadap ESDM. Tidak hanya tahun ini, sudah sejak lama produk hukum ESDM kerap menimbulkan masalah dan tidak sesuai hukum. Bahkan bisa disebut sektor ESDM ini seperti segala hal diatur dengan Permen,” katanya.

“Kita menyesalkan ESDM banyak menerbitkan Permen justru banyak menimbulkan masalah dan semakin membuat kekacauan hukum. Akibatnya tata kelola sektor ESDM semakin kacau balau dan semakin tidak ada kepastian hukum. Kita berharap Menteri ESDM menyadari ini dan segera melakukan koreksi. Selanjutnya setiap Permen dan kebijakan yg dibuat harus berdasar pada hukum dan UU di atasnya,” pungkas dia. (002)

sumber poto: tribunnews.com (Adiatmaputra Fajar)

adminadmin

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: