Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Betapa Amburadulnya Sektor Migas dan BUMN Migas

Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI)

reportaserakyat.com – Jakarta, Sektor migas dan BUMN migas memperlihatkan keadaan yang sangat amburadul dalam tahun tahun belakangan. Mulai dari lingkungan makro yang tidak kondusif, hingga kinerja perusahaan BUMN migas yang makin buruk. Padahal sektor migas adalah sektor kunci bagi pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak dan bahkan stabilitas moneter. Sektor migas adalah kunci bagi defisit tidaknya neraca dagang, neraca transaksi berjalan dan juga defisit APBN.

Bayangkan saja, dalam dua tahun terakhir tak ada investasi migas, sektor migas menghadapi lingkungan regulasi yang sangat buruk, ketidakpastian hukum, dan merajalelanya praktek KKN serta mafia migas, yang tidak hanya membuat investor ngeri menghadapi oligarki Indonesia, namun hingga mengakhiri kegiatan mereka di Indonesia. Mafia migas disinyalir menguasai rantai ekonomi migas mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi minyak, kilang hingga ijin pendirian SPBU dan SPBG.

Sementara BUMN BUMN migas hanya punya prestasi menumpuk utang. Utang yang ditumpuk melalui global bond oleh Pertamina misalnya mencapai dua kali lipat dalam dua tahun terakhir sejak era teformasi 1998, setengah utang dalam global bond yang bertumpuk di pertamina tersebut, dibuat hanya dalam dua tahun yakni tahun 2018 dan 2019.

Kondisi paling mengkuatirkan adalah produksi minyak terus merosot, lifting minyak juga merosot, pendapatan perusahaan BUMN Pertamina juga menurun. Perusahaan BUMN tidak dapat meningkatkan penanaman modal mereka di dalam usaha mereka di hulu migas, yang mengakibatkan blok blok yang dikuasainya tidak dapat berproduksi secara optimal. Tentu saja ini memperparah impor BBM dan LPG, memperparah defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan dan pada akhirnya akan menguras dana subsidi dari APBN.

Sementara pembangunan kilang migas yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam sektor ini tidak melangkah dari tempatnya. Bahkan presiden menyebut bahwa pembangunan kilang tidak mengalami perkembangan meskipun 1 persen saja. Pertamina yang ditugaskan membangun kilang tidak melakukan apa apa. Padahal Pertamina sudah membuat satu Direktur Mega Proyek untuk mengurusi pembangunan kilang, mencari mitra dalam dan luar negeri, namun hasilnya tidak ada satu persen. Sengaja atau tidak sengaja inilah yang melestarikan mafia impor BBM sebagaimana yang disinggung Presiden Jokowi.

Pada bagian lain subsidi malah membengkak atau jebol. Kemampuan kontrol perusahaan Pertamina dalam distribusi BBM bersubsidi tidak efektif dan efisien. Subsidi BBM masih merupakan subsidi paling besar dalam kelompok subsidi dalam APBN yakni untuk LPG dan solar. Tidak terlihat kemajuan dalam mengatasi masalah subsidi LPG yang semakin tidak masuk akal, nilainya mencapai Rp. 70 an triliun setahun.

Padahal pertamina bekerja sama dengan Telkom gembar gembor tentang program digitalisasi. Suatu mega proyek untuk menghubungkan rantai produksi Pertamina dengan ICT, dunia digital hingga fintech. Namun program ini ternyata tidak membuahkan hasil apa apa, baik dalam mendukung peningkatan produksi, produktifitas, efesisnsi dan optimalisasi seuruh lini bisnis Pertamina terutama pemasaran.

Bahkan Pertamina harus membayar fee tahunan ke PT. Telkom Rp. 800 miliar setahun sebagai fee atas fasilitas digitalisasi yang konon dibangun oleh Telkom di Pertamina. Nilai yang setara dengan dua kali gaji seluruh pekerja Pertamina, dan jika uang itu dibagikan kepada 14 ribu karyawan Pertamina, maka masing masing karyawan mendapatkan tambahan sedikitnya Rp. 50-60 juta setahun. Gawat juga ya? Keadaan ini harus diakhir oleh Presiden Jokowi. (Foto: ist)

Jakarta, 12 Januari 2020

space-Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: