Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Ombudsman dan Upaya Mewujudkan Cita-Cita Reformasi yang Usang

OPINI, RR – Secara konseptual negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya berdasarkan hukum demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan terwujudnya keadilan ditengah masyaraat demikian Gustav Radbruch. Mochtar Kusumaatamaja menyatakan secara teoritis pengertian mendasar negara hukum adalah kekuasan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum.

Negara indonesia lahir sebagai tujuan melindungi warga bangsa untuk mencapai kesejahteraan, oleh karena itulah Indonesia disebut (welfare state). Reformasi merupakan antithesis dari orde baru, yang menjadikan ekonomi sebagai panglima, negara tampil sebagai aktor utama ekonomi yang kemudian digerogoti oleh praktik kolusi, kronisme dan abuse of power sehingga reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan.

Pada zaman kekaisaran romawi dikenal adanya institusi tribuni plebis yang tugasnya adalah melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan dari para bangsawan. Pada masa kekaisaran China pada tahun 221 SM dinasti Tsin mendirikan lembaga Gensorate yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pejabat-pejabat kekaisaran. Di swedia didirikan Ombudsman for Justice  pada tahun 1809, barulah di ikuti oleh negara-negara Skandinavia atas kesadaran bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu serta penegakan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan amanat reformasi yang salasatunya adalah melaksanakan reformasi birokrasi, maka Indonesia pada 10 Maret tahun 2000 membentuk Komisi Ombudsman Nasional dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 sebagai Auxiliary organ. Kemudian untuk memperkokoh dasar hukum keberadaan Ombudsman maka dibentuk Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. mengatur tugas, fungsi dan wewenangnya secara jelas. Independensi ombudsman tergambar pada pasal 6 Undang-undang tersebut. Ruang lingkup Pelayanan publik yang dimaksud ada pada Undang-undan Nomor 25 tahun 2009.

Pada sisitem pengawasannya Ombudsman menjadikan partisipasi sebagai minestream utama untuk mewujudkan Good governance. Sebab itulah kinerja Ombudsman dipengaruhi sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman atas itu. Bila kita melihat cara kerja Ombudsman dalam  mewujudkan reformasi birokrasi adanya suatu  hal penting yang menjadi suatu keharusan untuk dikedepankan hal tersebut adalah menjadi rule model pelayanan publik yang baik, selaras dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagai kerangka theoritis. Oleh karena itulah Ombudsman pantas untuk dikatakan sebagai representasi dari aspirasi civil society.

Oleh: Hadi Pratama, Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Bengkulu

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: