Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan UMKM Dalam Rangka Bergerak Menuju Kemajuan

OPINI, RR – Berbicara masalah pemberdayaan masyarakat tidak akan habis-habisnya. Ketika berbicara tentang Pemberdayaanmasyarakat/pendampingan masyarakat, berarti kita berbicara tentang semua potensi dan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat/pendampingan masyarakat secara umum dilakukan diwilayah-wilayah marjinal/pedesaan. Secara umum biasanya diwilayah tersebut memiliki kekurangan-kekurangan sekaligus memiliki potensi yang bisa diolah. Apakah dari sisi infrastruktur/sarana prasarana yang dimiliki, maupun dari sisi sumberdaya manusianya.

Jika kita mencoba membandingkan antara masyarakat perdesaan dan Masyarakat perkotaan dari sisi kearifan nilai lokal, maka di desa, nilai-nilai kearifan lokal masih lebih kuat ada di masyarakat. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai-nilai kegotongroyongan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesetiakawanan dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan tehnologi, semakin hari nilai-nilai tersebut semakin tergerus bahkan nyaris hilang.

Pemberdayaan/pendampingan masyarakat yang dilakukan didesa, bukan berarti kota tidak perlu dilakukan program pemberdayaan masyarakat. Bahkan jika melihat kompleksitas permasalahan yang ada antara desa dan kota, maka kota merupakan prioritas pertama yang harus dilakukan pemberdayaan.

Sejak tahun 90an, pemerintah sudah banyak menginisiasi program-program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang selama ini hanya sebagai objek, secara berangsur-angsur, dikuatkan sehingga mampu berperan sebagai subjek, melalui program-program pemberdayaan. Selain itu, pemerintah melalui sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam salah satu tahapan perencanaannya, yaitu adanya musyawarah perencanaan.

Musyawarah perencanaan ini dimulai dari musyawarah perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten, musyawarah perencanaan pembangunan provinsi dan musyawarah perencanaan pembangunan nasional.

Selama ini, Pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah, merupakan pembangunan yang dirancang dari sudut pandang pemerintah saja. Akibat dari hal tersebut, tidak mengherankan, banyak sarana prasarana dan infrastruktur yang dibangun tersebut menjadi MCK (monument ciptaan kita/monument cipta karya). Beberapa contohnya adalah pembangunan mck yang tidak ada sumber airnya, pembangunan terminal yang akhirnya menjadi tempat yang tidak benar karena tidak ada mobil yang masuk kedalam terminal tersebut.

Diantaranya Program Pengembangan Kecamatan, IDT, JPS, UED SP dan sebagainya. Kemudian di zaman pemerintah SBY dikenal dengan PNPM MP dan PNPM MPD, serta program-program lainnya seperti P2DTK, P2SEDT, PEMP dan sebagainya. Di era Jokowi sekarang program pemberdayaan masyarakat dikenal dengan pendamping desa yang merupakan realisasi dari adanya UU Desa. Program-program pemberdayaan tersebut, biasanya berisi pembangunan sarana infrastruktur dasar dan tentang program Lembaga Keuangan Mikro. Hal tersebut karena sebagian besar kondisi perdesaan, masih dalam kondisi infrastruktur yang belum memadai, sehingga biaya produksi/transportasi relatif cukup tinggi. Selain itu kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan suntikan modal.

Di Indonesia tingkatan usaha terbagi atas tiga, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha kecil dan mikro (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997, pada saat itu, UMKM menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada pendapatan domestik brutto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional dilakukan dengan mendorong pemberian kredit/pembiayaan modal usaha kepada UMKM. Dari sudut perbankan, pembiayaan/pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. Hal tersebut karena
1. Tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar.

2. Pembiayaan/pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena dana yang di salurkan kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan pihak bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu.

3. Pembiayaan/kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit.

4. Marjin pembiayaan/suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan lembaga pemberi kredit memperoleh pendapatan/marjin yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana.

Namun dari beberapa hal yang melatar belakangi seperti tersebut di atas, masih belum cukup menjadi landasan keyakinan bahwa pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam hal pengajuan fasilitas pembiayaan/kredit modal usaha ke lembaga-lembaga pembiayaan/pemberi kredit baik perbankan maupun non perbankan. Hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang mengalami.

Bank Indonesia memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM. Dukungan Bank Indonesia ini termasuk juga dalam rangka mendorong pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, upaya Bank Indonesia antara lain melalui penerapan kebijakan kredit/pembiayaan, pemberian bantuan teknis kepada UMKM melalui konsultan keuangan mitra Bank, penelitian mengenai pola pembiayaan kepada UMKM, penyediaan sistem informasi pembiayaan usaha kecil dan pemberian bantuan teknis.

Sedangkan permasalahan yang mendasar yang umumnya dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan permodalan usaha adalah karena

  1. Prosedur pengajuan yang sulit,
  2. Tidak adanya agunan,
  3. Ketidaktahuan tentang prosedur perbankan,
  4. Marjin/suku bunga tinggi.

Dari beberapa permasalahan yang disebutkan di atas, yang menjadi masalah internal hanyalah faktor ketidaktahuan tentang prosedur sedangkan faktor lainnya adalah adalah faktor eksternal (sisi kreditor). Melihat kebijakan dan bantuan teknis Bank Indonesia yang sudah ada, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan/kredit modal usaha, antara lain :

1.Mengoptimalkan peran Konsultan keuangan mitra Bank (KKMB), konsultan keuangan mitra Bank (KKMB) adalah lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga tersebut berbadan hukum dan bukan lembaga keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya. Jasa yang diberikan adalah jasa konsultansi dalam hal manajemen/analisis keuangan agar terjadi kemitraan dengan bank atau terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut. Dalam hal ini termasuk pendampingan pada saat menyusun proposal kredit, menghubungkan ke lembaga pembiayaan/Bank dan melakukan monitoring sejak saat pencairan kredit sampai pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

Fungsi dan tanggung jawab KKMB adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Pembinaan disini dimaksudkan adalah merupakan satu kesatuan proses yang di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan. Proses pelaksanaan pembinaan oleh KKMB dilakukan secara partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan (materi, metode dll) harus selalu bertumpu pada kebutuhan UMKM, oleh karenanya hubungan kerja antara KKMB dengan UMKM bukanlah sebagai atasan dan bawahan atau hubungan antara pembina dengan yang dibina. Hubungan yang terjalin adalah sejajar dan KKMB disini berperan sebagai motivator bagi UMKM.

Bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan disini adalah melakukan pendampingan terhadap UMKM dengan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan sesuai kebutuhan, arahan dan konsultasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut seorang KKMB dalam pelaksanaannya di lapangan berpedoman pada beberapa langkah sebagai berikut :

-Melakukan identifikasi pada calon nasabah UMKM di wilayah/sentra/populasi usaha;
-Menentukan kelompok bila memperoleh calon nasabah mikro dalam rangka efisiensi;
-Menyusun proposal kredit (usaha mikro) atau kelayakan usaha ( usaha kecil dan menengah);
-Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan;

-Melakukan monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit Diharapkan dengan adanya optimalisasi peran dari KKMB, persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga pembiayaan/penyalur kredit, tidak lagi menjadi kendala bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan/kredit modal usaha.

Keberhasilan dari pendekatan ini akan nampak dari :

1. Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit modal usaha, dan mampunya KKMB beroperasi secara bisnis (saling menguntungkan) sehingga dapat membiayai dirinya sendiri
2. Meningkatkan peran serta Lembaga Penjaminan Kredit Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan/perkreditan UMKM adalah skim penjaminan pembiyaan/kredit. Dalam skim tersebut, Bank dan Perusahaan Penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari lembaga penyalur kredit mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil analisis kelayakan, usaha dinyatakan layak (feasible), namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (tidak bankable), maka bank mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Selanjutnya Perusahaan Penjamin akan melakukan analisa kelayakan. Apabila Kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka perusahaan penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk Sertfikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjaminan kepada perusahaan penjamin.

Apabila pembiayaan/kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka perusahaan penjamin akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati oleh perusahaan penjamin dengan Bank. Apabila segala persyaratan telah terpenuhi, maka perusahaan penjamin akan melakukan pembayaran klaim.

Selanjutnya, Perusahaan Penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi sebesar porsi kredit yang dijamin. Setelah pembayaran klaim dilakukan, Bank masih tetap harus melakukan penagihan sampai dengan hutang tersebut lunas. Hasil penagihan tersebut dibagi secara proporsional antara perusahaan penjamin dan Bank sesuai dengan persentase penjaminan kredit. Dengan adanya penjaminan kredit tersebut, maka :

-Pengajuan pembiayaan/kredit oleh usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi bankable, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya.

-Risiko Bank menjadi berkurang, karena sebagian telah dialihkan menjadi resiko perusahaan penjamin.

Dengan terpenuhinya kecukupan agunan dan berkurangnya risiko, maka kemungkinan terjadinya penolakan proposal pembiayaan/pinjaman menjadi lebih kecil.

-Perusahaan Penjamin juga melakukan kelayakan dan pengendalian atas kredit yang dijamin. Dengan adanya dan pengendalian dari dua pihak yang berlainan diharapkan risiko dapat lebih diminimalkan.
-Perusahaan penjamin akan mendapatkan pendapatan fee penjaminan.

Diharapkan dengan adanya skim penjaminan kredit bagi UMKM ini, maka para UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal agunan dapat teratasi karena adanya jaminan dari lembaga penjamin kredit. Pihak lembaga penyalur kredit pun akan merasa kebih aman dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKM.

Penulis : Indra Utama, SE, MM (Dosen Universitas Dehasen)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: