Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Politik dalam Islam, Etika dan Orientasi Gerakan

OPINI, RR – Dalam kehidupan keislaman dan keindonesiaan, dinamika politik menjadi lokomotif utama dalam menjalankan sistem birokrasi, dan stakeholder dalam pemerintahan adalah input dari sisi teoritis terhadap apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh para pendahulu kita hingga secara praktisnya atau outputnya berjalan dengan baik dan hasil yang lebih baik pula.

Tapi sisi praktisnya atau aktualisasi politik dalam hal ini adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, DPD, maupun MPR yang dipilih secara langsung atau tidak langsung telah menunjukkan kebiasaan “Folkways” yang buruk atau citra yang tidak baik, ada pula prosesi kampanye dengan menjual ayat, mengutip ayat agar menarik simpati masyarakat atau pemilih dengan cara membawa embel-embel keyakinan atau agama agar memilihnya.

Bila ingat praktek tersebut saya jadi ingat apa yang dikatakan penyair ternama kita ialah WS Rendra ia mengatakan “Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi, karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati, politik hanya mengenal kalah dan menang kawan dan lawan, pradaban yang dangkal, meskipun hidup berbangsa perlu politik tetapi politik tak boleh menjamah kemardekaan iman dan akal didalam daulat manusia”.

Lanjut tutur yang diucapkan oleh Buya Syafi’i Ma’arif beliau mengatakan bahwa “Memperalat Tuhan untuk tujuan politik yang kotor itu tidak bisa dibenarkan sepanjang sejarah demokrasi kita, ayat Al-Qur’an, Tuhan dibajak oleh politisi-politisi yang tidak mau naik kelas menjadi negarawan.

Tuhan seperti dipaksa berpihak kepadanya. Berbicara afirmasi secara aktualisasi politik seperti itu benar-benar sudah menyimpang dan lari dari kittah yang dikehendaki dalam Islam, sehingga dari kausalitas priodisasi dinamika tersebut banyak memberi pelajaran yang tak kunjung mendewasakan diri dalam hal praktek politik seperti itu, ketika prosesi selesai bukan malah saling berangkulan dan bekerjasama saling jatuh dan menjatuhkan, singkir dan menyingkirkan.

Dari deskripsi diatas berbicara politik secara tekstual politik itu ialah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles), hakikat dari politik dalam hal ini adalah pemerintahan ialah untuk mensejahterakan masyarakat.

Akhir-akhir ini sangat penting sebenarnya mendudukkan kembali adjustment politik dan gerakan kebangkitan ummat dalam Islam. Lebih tepat pula kiranya menganalisa serta mengkroscek kembali kedudukan politik dalam Islam dan berbicara perannya dalam kebangkitan ummat.

Indonesia sebagai penduduk muslim terbanyak (mayoritas) didunia sekilas melihat jelas kontra produktif terhadap apa yang kita harapkan, mencoba memahami dari iklim atau suasana politik kebangsaan kita atau lebih sederhananya begini mengapa ummat Islam terbesar didunia ini dalam aktualisasi perpolitikannya lantas tidak berangkat dari basis dan identitas politik Islam itu sendiri, jika dianalisa kembali kiranya memang seperti terjadi penyimpangan dalam status orang-orang beragama (Agama dan Politiknya) secara sadar ataupun tidak itu terjadi pemisahan, padahal Islam meyakini antara politik dan Islam tidak boleh dipisahkan, ia saling melengkapi dan mendukung dan sangat berkaitan, jika Islam secara teoritis praktis mengenai iman, Islam dan ihsan maka politik adalah alat menuju kemakmuran, kemaslahatan kebangkitan ummat.

Persoalan yang lain ialah bergesernya basis politik dan identitas politik sebagaimana realitas objektif dinamika yang terjadi hari ini dengan apa yang terjadi pada zaman kenabian berjalan dengan baik dan benar.
Sikap fundamental dari politik dalam Islam ialah adjustment antara rasionalitas dan empiris dari transformasi masyarakat atau gerakan. Aktualisasi otoritas politiknya harus berbasis kepada masyarakat dan bukan negara.

Berbicara identitas politik tentu semua harus berangkat dari akar-akar kenabian. Ketika ada perbedaan pandangan politik pasca kenabian hal tersebut diakui sebagai sebuah ijtihad didalam politik dan ijtihad pula memang perlu dilakukan, tetapi jika mereview pada akar-akar kenabian “sebagai yang nabi laksanakan” tentu ada hal-hal tertentu yang tidak kita sepakati dalam ijtihad politik tersebut. Deviasi-deviasi politik dalam Islam dari akar-akarnya tentu pula berdampak hingga hari ini. Seperti otoritas politik kita tidak lagi berada di masyarakat serta tidak ada dalam sejarah Islam dikenal dengan partai politik.

Filsafat politik dalam Islam jelas berbasis pada kepentingan masyarakat, karena politik selalu berbicara pada wilayah orientasi yang pasti dalam gerakannya. Gerakan yang dimaksud ialah gerakan yang membawa masyarakat pada tujuan yang sebenarnya tujuan yang pasti dan hakiki. Karena tujuannya akhir ialah menjamin kebahagiaan. Maka Filsafat politiknya atau politik dalam wilayah Islam ialah harus memperhatikan aspek-aspek transparansi (keterbukaan) dan freedom civil society (kebebasan masyarakat). Karena kebebasan dalam politik akan menjadikan aktualisasi politik tersebut beretika dan terus fokus kepada asas-asas keadilan.

Masyarakat bebas menentukan atau mencapai keadilan bagi dirinya. Bisa dikatakan politik dalam internal Islam dan eksternalnya membawa risalah pembebasan terhadap kaum mustadha’fin
Etika politik dalam Islam “Keadilan” harus juga menjamin orientasi gerakan sebuah masyarakat.

Inferensinya dalam etika politik pasti berbicara integrasi keadilan Tuhan dan manusia. Berbahaya sekali jika berbicara dalam konteks politik ilahiah tetapi tidak ada landasan ilmiah (Keadilan kepada manusia) disini peran masyarakat sebagai mahluk individu dan mahluk sosial harus mencari sisi ilmiah keadilan Tuhan dalam figur-figur Tuhan yang adil juga dimuka bumi terhadap mission yang ia emban dengan sistem birokrasi tersebut secara kolektif dan kooperatif harus menjamin personal right (hak asasi pribadi) political right (hak asasi politik) property right (hak asasi ekonomi/milik) social and culture right (hak asasi sosial dan budaya) right of legal equality (hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan) dan procedural right (hak asasi dalam mendapatkan pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan atau hak persamaan hukum) figur-figur pemimpin yang dimaksud ialah bersifat mursyid/pembimbing.

Pembimbing tersebut mesti lahir dari jiwa ummah, dibangun berdasarkan pondasi kelayakannya dalam spiritualitas dan Keilmuan. Figur pemimpin dalam pandangan neraca politik Islam ialah bersikap akuntabel/bertanggung jawab secara vertical dan horizontal.

Akhirnya hal ini dapat terwujud atas dasar pilihan bebas masyarakat sebagai mahluk individu dan makhluk sosial, dengan tetap memperhatikan tanda atau rambu-rambu pokok dalam Islam yakni spiritualitas dan pemahaman yang benar. Karena tujuan akhir dari gerakan politik ialah mesti menjamin atau membawa kehidupan masyarakat pada satu gerakan akhir yaitu tercapainya ridho Allah. SWT (masyarakat madani) Wallahu’alam bishawab
Salam atasmu wahai Al-Mustafa Muhammad. SAW dan Ahlulbait-Nya.

Oleh: Tampu Bolon Suvardi, S.Pd, Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) IAIN BENGKULU Jurusan Manajemen Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: