Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238

Usung Calon Eksternal, Antara Disfungsi Kaderisasi dan Strategi Parpol

OPINI, RR  – Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.

Kaderisasi ini harus ada dalam setiap organisasi, apalagi partai politik (parpol). Proses kaderisasi dalam parpol sangatlah penting. Karena partai politik merupakan mesin pencetak pemimpin dalam sistem demokrasi kita. Parpol melahirkan orang-orang yang akan mengurus rakyat Indonesia. Tanpa menggunakan perahu parpol tentu akan lebih susah bagi seorang anak bangsa untuk menjadi kepala daerah maupun kepala negara. Oleh karena itu, pola kaderisasi tidak boleh dilakukan secara main-main dan serampangan. Ia harus terukur dan berkesinambungan. Dengan demikian, salah satu fungsi parpol yang diatur oleh Undang-undang kita adalah melaksanakan fungsi kaderisasi.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 Ayat 1 disebutkan bahwa “Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi : a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.” Selanjutnya dalam poin (1a) juga disebutkan “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus).

Walaupun telah diamanatkan oleh Undang-undang, namun kenyataan dilapangan banyak parpol yang telah gagal melakukan proses pengkaderan (kaderisasi) diinternalnya. Idealnya, kader-kader yang diusung untuk berkompetisi dalam pilleg maupun pilkada haruslah kader internal yang telah melewati proses panjang pendidikan partai. Sehingga dapat teruji kapasitas dan kapabilitasnya. Bukan menerobos jalan pintas dengan asal comot kader karbitan yang belum jelas visi dan misinya.

Sebagai bukti otentik kegagalan kaderisasi parpol tersebut, dapat kita amati dalam Pilgub DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu. Hampir setiap parpol mencalonkan tokoh non partai. Ahok, sapaan Basuki merupakan seorang pengusaha yang terjun ke dunia politik dengan berganti partai. Agus merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia. Ia menimba kemampuan tempur, akademik, dan kepemimpinan di bawah lingkup militer. Kemudian, Anies merupakan sosok yang besar di dunia pendidikan. Anies tidak pernah bersentuhan, bahkan menjadi kader suatu partai. Lalu, Sandiaga Uno adalah pengusaha tulen yang baru tahun kemarin terjun ke politik yaitu menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sejak lulus kuliah hingga tahun lalu, Sandiaga adalah murni pengusaha.

Menurut pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat, terdapat pola yang sama, yaitu tidak ada satu pun bakal calon yang tumbuh dari proses kaderisasi parpol. Ia mengungkapkan bahwa pilkada DKI mengkonfirmasi bahwa partai politik Indonesia mengalami disfungsi, atau kegagalan fungsi, yaitu kaderisasi. (www.cnnindonesia.com). Demikian pula disampaikan oleh analis politik dan hak asasi manusia (HAM) Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga. Menurutnya, partai sekelas PDI Perjuangan saja yang menguasai mayoritas kursi DPRD DKI tidak punya nyali mengusung kadernya sendiri. PDIP mengusung kadernya Djarot Saiful Hidayat yang hanya didapuk sebagai calon wakil gubernur. Sedangkan Partai Golkar, Partai Hanura Hanura, dan Partai Nasdem Nasdem tidak punya stok kader untuk diadu, dan lebih memilih mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (http://politik.rmol.co)

Sepertinya, virus disfungi kaderisasi parpol dalam mengusung kandidat internal di Ibu Kota akan berlanjut di Kota Bengkulu. Dalam menyonsong Pilwako Kota Bengkulu tahun 2018 ini, hampir tiap parpol telah membuka proses penjaringan Calon Walikota, baik untuk kader internal maupun kandidat non partai. Namun uniknya, mayoritas pendaftar berasal dari luar partai.

Salah satu contoh di Partai Hanura misalnya. Pada media cetak Harian Radar Bengkulu edisi Jum’at (28/7) dibuat judul “14 Balon Walikota Rebut Perahu Hanura.” Dari ke 14 nama yang mendaftar, hanya 3 orang yang berasal dari kader internal. Kondisi yang sama juga terjadi di Partai Persatuan Pembanguan (PPP). Pada Koran dan edisi yang sama dengan diatas, disebutkan hingga Kamis (27/7) tercatat sudah 11 kandidat yang datang mengambil formulir pendaftaran dan 5 orang sudah mengembalikan berkas. Dari 11 orang tersebut, berdasarkan pengamatan penulis juga diisi oleh mayoritas kandidat luar partai. Pertanyaannya, jika memang banyak tokoh hasil didikan partai, mengapa masih membuka peluang kandidat luar?

Sebenarnya masalah ini hampir dihadapi tiap parpol. Hal itu sah-sah dilakukan dan penulis tidak bermaksud untuk men-’cap’ bahwa partai-partai tersebut telah gagal melakukan pola kaderisasinya. Penulis disini hanya membuka wawasan kita untuk mendiskusikan ada apa dengan pola kaderisasi parpol di negeri kita? Mengapa parpol seakan sulit sekali untuk mengusung kader sendiri dalam setiap momen Pilkada? Apakah selama ini pola kaderisasi tersebut sudah benar-benar dijalankan dengan serius atau hanya formalitas administratif belaka? Tentu kita masing-masinglah yang berhak menilai.

Memang setiap parpol pasti bercita-cita memenangkan setiap kompetisi yang ada. Dan usaha ke arah sana memang tidak mudah. Banyak proses dan strategi yang harus dilakukan. Bagi partai, untuk memenangkan Pilkada, syaratnya tidak cukup hanya sebagai kader senior partai yang telah lama bergabung. Namun, partai juga butuh kader/calon yang mapan secara ekonomi. Sehingga ketika bertarung nanti tidak memberatkan keuangan partai untuk membiayai. Oleh karena itu, banyaknya kandidat non partai yang meramaikan pendaftaran calon walikota di tiap partai bukan berarti kegagalan pola kaderisasi parpol saja. Namun kita boleh memunculkan dua hipotesa, yakni antara disfungsi dan strategi. Bisa jadi fenomena itu merupakan kegagalan partai dalam menjalankan pola kaderisasi dan bisa pula itu bagian dari strategi partai dalam menuju kemenangan. Tanyalah pada parpol yang bersangkutan.

Akan tetapi, baik kondisi itu benar disebabkan oleh disfungsi parpol maupun bagian dari strategi, menurut hemat penulis, pola kaderisasi sangat penting untuk diperhatikan oleh parpol kedepannya. Demi mewujudkan kompetisi politik yang lebih sehat dan menarik dalam sistem demokrasi kita yang akan datang.

Menurut penulis, secara normatif ada tiga langkah/pola kaderisasi yang harus dilakukan oleh setiap parpol kedepan. Pertama, dimulai dari Rekrutmen yang terjadwal dan berkesinambungan. Jadi proses rekrutmen itu jangan dilakukan dalam lima tahunan, jika bisa setiap tahun. Kedua, kader yang telah berhasil direkrut harus dibina. Oleh karena itu, setiap partai politik harus punya metode dan kurikulum pembinaan yang jelas serta mempunyai jenjang keanggotaan sebagai penilaian terhadap kinerja dan komitmen kader berdasar rentang perjalanan waktu. Ketiga, yakni pemberdayaan kader. Kader yang telah dibina dan dilatih tersebut harus punya wadah pemberdayaan sesuai dengan kapasitas keahlian masing-masing. Biar ilmu yang didapat, dapat dipraktekkan dimasyarakat.

Jika ketiga pola umum kaderisasi ini dilakukan oleh setiap parpol, maka akan lebih mudah mencari kader yang siap dan layak untuk dicalonkan dalam pesta demokrasi.

Penulis : Sepri Yunarman,  M.Si (Direktur Eksekutif BSIC (Bengkulu Survey and Information Center)

adminadmin

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: