Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Wakil Rakyat Bermental Money Politic

OPINI, RR – Pada 17 April 2019 mendatang merupakan ajang pembuktian bagi peserta Pemilu, baik calon Legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden yang di gelar dalam waktu bersamaan. Dengan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini adalah 24,8 Triliun, tentu menjadi tugas besar bagi penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi kali ini.

Demokrasi sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah kunci dalam mewujudkan sistem kedaulatan rakyat. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat tidak perlu dipertentangkan, karena demokrasi dan kesejahteraan rakyat dapat berjalan bersamaan dalam mencapai cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sementara dalam prakteknya pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik dengan money politic. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani  terang-terangan. Baik lewat sumbangan-sumbangan maupun masing-masing individu menerima uang “serangan fajar”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Dalam sistem pemilu dengan waktu bersamaan pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Fokus perhatian masyarakat tentu lebih kepada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sementara pemilihan legislatif (DPRD, DPR, dan DPD) bisa terabaikan dari perhatian masyarakat, apalagi para calon legislatif  yang hanya mengobral janji dan ada istilah “kalau jadi, lupa”.

Saya meyakini dalam proses pesta demokrasi kali ini banyak para calon legislatif menyiapkan dana yang besar untuk memenangkan pertaruangan politik, baik untuk biaya kampanye maupun di gunakan untuk money politic dan tidak berorientasi pada visi dari seorang wakil rakyat. Sudah seharusnya kita mengharapkan visi seorang wakil rakyat di parlemen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi kita, seperti penganggaran yang berkeadilan, UU/Perda yang pro rakyat, tapi ada saja yang memanfaatkan situasi pesta demokrasi ini sebagai ajang mencari uang, anggapan bahwa “kalau tidak ada uangnya tidak saya pilih” ini sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri karena jika terpilih fokusnya dalam 5 tahun kedepan bukan untuk kepentingan rakyat akan tapi mengembalikan biaya pemilu dan menyiapkan biaya pemilu berikutnya.

Jika terkena OTT KPK dan masyarakat yang  menerima money politik bisa saja menghujatnya seolah tak bersalah, padahal masyarakat yang menerima money politic dan memilihnya adalah suatu kesalahan besar karena memberi kesempatan untuk melakukan korupsi serta rakyat dan negara akan terkena dampaknya.

Teori kausalitas mengatakan bahwa adanya akibat karena ada sebab begitu juga dengan persoalan money politic. Bagi  politisi, money politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi masyarakat, money politic ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. Apa yang harus kita lakukan? tentu dengan mengedukasi masyarakat, dengan tidak menerima money politik dan tidak memilih calon wakil rakyat yang bermental money politic.

Oleh: Wedo Setiawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: