Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037 || Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Sony Taurus cp. 0852 7376 2037

Draf RUU Cipta Kerja Tidak Memberikan Kemudahan Berusaha dan Kepastian Hukum di Panas Bumi

reportaserakyat.com – Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI),Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta,Jumat (21/2/2020) berpendapat berkenaan dengan Draft RUU Cipta Kerja dengan Bidang Usaha Panasbumi.

ADPPI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah berkenaan dengan Draft RUU Cipta Kerja yang juga memasukkan Sumber Daya Alam Terbarukan Panas Bumi sebagai bagian dari bidang usaha yang menjadi fokus penyederhanaan dalam penyelenggaraan pengusahaannya, karena persoalan kemudahaan berusaha dan kepastian hukum telah menjadi bagian persoalan ketidakpastian pengusahaan panas bumi selama ini, baik pemanfaatan langsung, maupun tidak langsung.

“Diantaranya, dalam pemanfaatan langsung hingga kini belum terbit peraturan pemerintah (PP) berkenaan dengan pemanfaatan langsung, dan dalam pemanfaatan tidak langsung persoalan kebijakan skema tariff penjualan energi listrik yang berubah-ubah, panjang dan berbelit-belit,” katanya.

Di Dalam Draft RUU Cipta Kerja diharapkan persoalan tersebut dapat dipecahkan, namun pada kenyataannya justru tidak disederhanakan dan memberikan kepastian, sambung Hasanuddin.

Bahkan, di dalam pengusahaan pemanfaatan langsung Wisata dan lain-lain, kewenangan penyelenggaraan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, yang semula berdasarkan UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, kini diambil alih oleh pemerintah pusat. “Padahal pada pemanfaatan ini, peran pemerintah daerah justru sangat membantu dalam penyelenggaraannya, karena tidak mungkin pemerintah pusat dapat menyelenggarakan pengusahaannya secara operasional. Hal ini bertentangan dengan asas kemudahaan berusaha dari RUU Cipta Kerja,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ADPPI meminta dalam Draft RUU Cipta Kerja di Bidang Panas Bumi, pihak Pemerintah Pusat mempertegas pendelegasian pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung kepada pemerintah daerah, baik penyelenggaraan perizinan, maupun pembinaan dan pengawasan. Dan dalam hal Pemanfaatan tidak langsung, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan, dan mempertegas kebijakan skema tarif serta memotong rantai panjang dan berbelit-belit dalam energy sales contract. (Dod)

space-Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: