Informasi pemasangan iklan/ banner/ running text hubungi Awan cp. 0813-2432-1238 || email. reportaserakyat62@gmail.com

Sadis, Pertamina Harus Bayar Mahal untuk Kuasai Blok Rokan

reportaserakyat.com – Jakarta, Mulai tanggal 9 Agustus 2021 pengelolaan dan pengoperasian Blok Rokan diserahkan ke PT Pertamina. Namun hingga saat ini, Pertamina tidak diberi kesempatan untuk melakukan transisi layaknya dilakukan dalam model bisnis sejenis. Berbeda dengan transisi kontrak blok Mahakam dari PT. TEPI kepada Pertamina yang dilakukan selama dua tahun sebelum berakhirnya masa kontrak, demikian penjelasan dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar ketika menggelar konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, (6/2/2020).

Sejak Pertamina diputuskan oleh Pemerintah untuk mengelola Blok Rokan, PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) tampaknya tak ada itikad baik dengan tidak membuka ruang untuk masa transisi peralihan pengelolaan.

PT CPI pun diduga tidak melakukan investasi melalui kegiatan pengeboran dan sejenisnya. Dengan tindakan seperti itu maka pencapaian produksi blok tersebut akan terus mengalami penurunan terutama pasca terminasi. Dimana Pertamina saat itu akan mengelola Blok Rokan, sehingga akan menjadi kontra produktif bagi Pertamina dan Negara, lanjut Arie.

“Kenyataannya saat ini, langkah Pertamina untuk melakukan kegiatan di masa transisi ini tidak semudah saat mengambil alih blok Mahakam. “Karpet Merah” yang disediakan ini tidaklah gratis. Pihak PT CPI hanya memberi ruang Pertamina untuk masuk apabila Pertamina mengakuisisi atau membeli Participating Interest (PI) PT CPI dan menanggung seluruh komponen liabilitas atau beban-beban biaya PT CPI, atau dalam istilah mereka adalah Clean break exit,” jelas Arie Gumilar.

Jadi, seluruh aset dan liabilitas, baik direct maupun indirect dari PT CPI akan beralih ke Pertamina sejak tanggal efektif transaksi yaitu 31 Juni 2018. Hal yang menjadi tanggung jawab Pertamina itu diantaranya terkait permasalahan tanah terkontaminasi minyak yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh PT CPI.

“Pertamina harus menanggung beban untuk past service liabilities para pekerja Chevron dan beban lainnya dimana semua beban tersebut bila dikalkulasikan nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1,8 miliar USD. Atau jauh lebih besar dari nilai aset dan produksi sampai dengan Tahun 2021 yang diperkirakan hanya mencapai 600-an juta USD,” ungkap Arie.

Kondisi di atas itu menurut FSPPB harus disikapi karena Negara sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan seperti tidak hadir. “Dimana masa transisi untuk investasi dan akses data operasi Blok Rokan kepada
Pertamina, semestinya dapat dilakukan karena semua sarana prasarana Blok Rokan, termasuk data operasional hakikatnya milik Negara tanpa harus ada pembelian PI PT CPI,” tegasnya.

Lebih lanjut Arie menyampaikan, “Pemerintah gagal dalam pengelolaan blok migas, mengingat data masih dikuasai hanya oleh PT CPI. Padahal data ini adalah milik Negara dengan biaya dari negara melalui cost recovery. Pertamina pernah mengatakan, bahwa rencana pembelian PI PT CPI adalah memudahkan Pertamina dalam masa transisi,” ujar Arie.

Disamping itu, apabila ini dipenuhi, Pertamina juga dapat memperoleh data blok tersebut, yang saat ini dikuasai PT CPI. Pertamina akan terbebani tambahan beban yang seharusnya menjadi kewajiban dan ditanggung PT CPI.

“Apakah ini konspirasi yang sengaja dilakukan oleh para oknum tertentu untuk memindahkan beban PT CPI menjadi beban Pertamina?” kata Arie.

Peralihan Blok Rokan yang penuh tanda tanya ini, FSPPB pun menolak rencana akuisisi atau pembelian PI PT CPI. FSPPB juga meminta Pemerintah dengan segala kewenangannya untuk memerintahkan PT CPI, agar lebih kooperatif. PT CPI diminta terbuka kepada Pertamina untuk berinvestasi dalam rangka menjaga produksi Blok Rokan agar tidak menurun.

“FSPPB juga meminta kepada PT CPI tidak membebankan keharusan mengakuisisi atau membeli PI PT CPI kepada Pertamina, yang hanya berumur hingga tanggal 8 Agustus 2021,” katanya.

FSPPB berharap Pemerintah hadir dalam proses transisi dan memastikan terlaksananya investasi tanpa ada prasyarat yang harus ditanggung oleh Pertamina. Karena Pertamina telah memenuhi kewajiban pembayaran signature bonus kepada Pemerintah sebagai pemegang kuasa tambang.

“Apabila sikap dari FSPPB tidak ditanggapi positif, FSPPB akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Itu dilakukan guna menjaga kelangsungan bisnis Pertamina serta menjaga kedaulatan energi,” tutup Arie. (Dod)

adminadmin

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: